Berani Tidak Populer


Kemiskinan masih menjadi permasala­­­­han utama yang menanti untuk segera diselesaikan di Indonesia. Seringkali program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia bersifat hit and run, tidak berkelanjutan, dan beorientasi jangka pendek. Indonesia membutuhkan pemimpin yang ‘berani untuk tidak populer’ karena komitmennya untuk tidak mempolitisasi masalah pengentasan kemiskinan. Tidak memanfaatkan angka-angka hanya untuk mendongkrak popularitas.

Masalah kemiskinan yang terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat masih menjadi problem utama negeri ini. Janji konstitusi untuk mensejahterakan kehidupan bangsa menjadi harga mutlak bagi setiap pemimpin negara ini untuk dijadikan suatu tujuan akhir yang harus dicapai dari program pembangunan yang dicanangkan. Kita semua pasti sepakat dengan apa yang disampaiakan oleh Gandhi, tokoh perjuangan India, bahwa “poverty is the worst form of violence,” kemiskinan adalah bentuk kekerasan yang paling buruk. Akibat kemiskinan, hak seseorang terampas untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan adalah gerbang bagi timbulnya permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Tidak heran bila Millennium Summit pada tahun 2000 yang dihadiri negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk menempatkan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan di urutan pertama dari delapan tujuan pembangunan millennium 2015, Millenium Development Goals (MDG’s).

Kemiskinan

Krisis ekonomi di penghujung milenium kedua yang melanda Indonesia bersama beberapa negara lain di kawasan Asia melahirkan jutaan orang-orang miskin baru di negeri ini. Setelah sebelumnya terbuai akan euforia pembangunan nasional yang direalisasikan oleh pemerintahan orde baru, masyarakat serasa disambar petir yang datang di mimpi siang bolong mereka karena harga-harga kebutuhan pokok melonjak dengan fantastis. Bank Dunia mencatat proporsi penduduk miskin Indonesia pada ahun 1999 adalah sekitar 23.4%, angka tertinggi sejak tahun 1984. Pemerintahan-pemerintahan Indonesia pasca krisis yang mendapatkan PR baru untuk menurunkan proporsi penduduk miskin di negeri ini.

Begitu banyak program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintahan pasca reformasi, sama banyaknya dengan dana yang telah dikeluarkan dan kita harus objektif bahwa hasilnya masih belum memuaskan. Sampai saat ini, proporsi penduduk miskin masih diatas 14 persen atau lebih dari tiga puluh juta jiwa. Namun sering kita mendengar di media masa pernyataan bahwa “Pemerintah telah berhasil menurunkan penduduk miskin sekian persen” atau “Pemerintah sukses mereduksi orang miskin sekian juta” atau apapun itu. Saya hanya merasa takut, mungkin karena fobia saya yang berlebihaan akan kehidupan politik di Indonesia, masalah ini ikut terseret dalam arus politik negeri ini. Saya hanya gusar bahwa pemerintah kita terjebak dalam angka-angka, terkungkung dalam sudut pandang kuantitatif dalam masalah pengentasan kemiskinan untuk tujuan politik tertentu. Apalagi kalau bukan untuk membangun citra positif di tengah masyarakat akan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Ketakutan saya menjadi semakin kuat bila melihat implementasi dari program pengentasan kemiskinan yang ada di negara ini. Orientasinya jangka pendek dan sifatnya hit and run. Tengok saja apa yang dilakukan pemerintah saat keputusan untuk mencabut subsidi dari bahan bakar minyak. Pemerintah takut akan adanya ‘kelahiran’ orang miskin baru secara massive akibat naiknya harga BBM. Maka diberikanlah bantuan langsung tunai sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin. Bukannya rakyat keluar dari belenggu kemiskinan, jumlahnya terasa semakin banyak karena banyak rakyat yang justru ingin digolongkan sebagai orang miskin demi uang 100 ribu rupiah untuk satu bulan. Semua pasti setuju bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekedar ‘memberi ikan’ pada penduduk miskin, tapi ‘memberikan kail’ kepada mereka. Pengentasan kemiskinan berupa pemberian bantuan sekaligus pemberdayaan akan lebih baik bila dibandingkan memberikan bantuan secara cuma-cuma.

Saya sedikit bernapas lega saat tahun 2007 pemerintah mengadopsi program cash conditional transfer yang didesain oleh Bank Dunia dan telah diterapkan di sejumlah negara serta meraih kesuksesan. Di Indonesia program ini dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini ditujukan bagi rumah tangga sangat miskin dengan kriteria tertentu seperti sedang hamil atau memiliki anak lalu memberi mereka bantuan sekaligus bimbingan. Uang bantuan yang diberikan harus dialokasikan untuk kesehatan ibu dan anak dan kepentingan pendidikan anak. Program ini adalah suatu bentuk intervensi kepada penduduk miskin untuk melakukan investasi yang lebih baik bagi anak-anak mereka karena tujuan jangka panjangnya adalah memutus ikatan rantai kemiskinan struktural. Perempuan pun turut diberdayakan karena mereka yang akan menerima uang dan bimbingan. Program ini juga melibatkan pemerintah di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, dan eksekusinya ada di pemerintah tingkat kecamatan, mendukung adanya desentralisasi. Program ini pun dicanangkan akan menjadi suatu sentral sistem jejaring pengaman sosial yang terkordinasi di Indonesia.

Namun masalah kembali timbul, klasik, masalah implementasi. Konsep yang sangat baik di atas kertas menjadi sia-sia ketika implementasinya kurang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2010) terhadap keluarga sasaran PKH di salah satu Kecamatan di Kabupaten Bogor bisa menjadi buktinya. Hanya 0,5 persen dari dana bantuan yang dialokasikan untuk keperluan kesehatan. Selain itu, terdapat indikasi kecenderungan menggunakan dana bantuan untuk keperluan membeli aset-aset rumah tangga, telihat dari presentase kepemilikan sejumlah aset saat sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Temuan lainnya adalah meningkatnya jumlah keluarga contoh yang memiliki hutang dari sebelum program (47,3%) dan sesudah pelaksanaan program (82,7%). Hal tersebut disebabkan adanya pola pikir di kalangan keluarga tersebut, bahwa mereka akan mendapatkan dana PKH sehingga berhutang sebelum dana PKH turun. Fakta-fakta tersebut sejalan dengan temuan lainnya bahwa lebih dari 70% keluarga yang menjadi responden melakukan manajemen keuangan keluarga yang tergolong rendah. Masalah-masalah tersebut akibat bimbingan yang seharusnya dilakukan oleh pendamping tidak dilakukan dengan baik. Penyebabnya mulai dari kurangnya jumlah pendamping sampai lokasi penduduk yang terlalu jauh. Ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam melaksananakan suatu program. Mungkin terburu-buru ingin segera mengumumkan penurunan warga miskin karena program tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi MDGs dikejar target untuk menurunkan proporsi penduduk miskin setengah dari angka pada tahun 1990. Bila pada tahun 1990 ada sekitar 15 persen penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, berarti di tahun 2015 angka tersebut harus turun hingga 7,5 persen. Padahal saat ini, kurang dari lima tahun sebelum deadline MDGs, angka penduduk miskin masih di kisaran 14 persen. pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat perlu bahu-membahu bekerja keras untuk merealisasikan hal tersebut. Hal yang perlu digaris bawahi adalah jangan sampai pemerintah menempuh cara-cara instan, hit and run, orientasi jangka pendek, dan lain sebagainya hanya sekedar untuk menurunkan angka dengan kehilangan esensi dari memberdayakan penduduk miskin. Itu hanya akan membuat semakin banyak uang negara yang habis sia-sia. Penduduk miskin Indonesia membutuhkan suatu jejaring pengaman sosial yang terkordinasi dengan baik dengan basis data yang baik yang menjamin mereka mendapatkan perlindungan sosial. Selama ini kita selalu bingung mengenai siapa yang miskin dan berhak mendapat bantuan. Diperlukan adanya basis data secara nasional tentang penduduk miskin yang menjadi rujukan utama semua program pengentasan kemiskinan. Indonesia telah memiliki program-program jaring pengaman sosial yang baik, tinggal bagaimana mengkoordinasikannya agar menjadi suatu sistem yang baik. Yang terpenting adalah keberlanjutan dari upaya pemberdayaan penduduk miskin untuk tercapainya tujuan jangka panjang. Pada dasarnya dunia tidak berakhir di 2015, perjuangan tidak berhenti di angka 7,5 persen. Kita harus ingat kembali akan amanat konstitusi bahwa kesejahteraan adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

Untuk itu, pemimpin yang dibutuhkan negeri ini terkait masalah yang telah diuraikan sebelumnya adalah pemimpin yang – meminjam judul sebuah buku biografi salah satu pemimpin pergerakan di Aceh – ‘berani untuk tidak popular’. Pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu yang tidak singkat, butuh waktu yang panjang untuk benar-benar memberdayakan penduduk miskin dengan adanya keberlanjutan program. Untuk itu, hal pertama yang harus ada dalam diri pemimpin tersebut adalah komitmen untuk tidak mempolitisasi masalah pengentasan kemiskinan. Tidak memanfaatkan angka-angka hanya untuk mendongkrak popularitas semata. Pemimpin yang berani untuk tidak popular juga percaya bahwa hanya hasil kerjanyanya yang akan dirasakan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Ini akan membuat dia terus berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi sendiri atau pun golongannya. Sudahkah kita memiliki pemimpin semacam ini? Bila belum, semoga negara ini segera dipertemukan dengannya.

(Tulisan ini pernah diikutsertakan dalam salah satu kompetisi menulis esay tingkat nasional, namun belum berhasil menjadi pemenang).

 

Work Cited

Simanjuntak, Megawati. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga dan Prestasi Belajar Anak pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). [Tesis]. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

 

Iklan

, , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: